Lombok Timur, DizOne News — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Daerah Lombok Timur menggelar audiensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membahas sejumlah persoalan strategis di sektor kelautan dan perikanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur yang didampingi dua Kepala Bidang, bersama perwakilan KAMMI PD Lombok Timur. Diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif, dengan fokus pada berbagai isu krusial, mulai dari pengelolaan sumber daya perikanan, persoalan pakan ikan yang belum menemukan solusi, aktivitas usaha perikanan, hingga dampak keberadaan tambak ilegal yang dinilai merugikan masyarakat pesisir.
Salah satu isu yang mendapat sorotan khusus adalah kasus penutupan tambak ilegal di wilayah Obel-Obel, Kecamatan Sambelia. Tambak tersebut diketahui telah beroperasi selama kurang lebih 10 tahun. KAMMI menilai kasus ini penting untuk menjadi perhatian serius, tidak hanya sebagai penindakan satu kasus, tetapi juga sebagai momentum memperkuat pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi di wilayah lain di Lombok Timur.
Selain itu, kebijakan Kartu Kusuka BBM juga disoroti karena dinilai masih menyulitkan sebagian nelayan dalam mengakses bahan bakar. KAMMI menekankan perlunya evaluasi dan pengawalan kebijakan agar benar-benar berpihak pada nelayan kecil.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak DKP Lombok Timur menyambut baik audiensi yang dilakukan. DKP menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sesuai dengan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski diakui bahwa beberapa persoalan berada di luar ranah langsung DKP, diskusi yang berlangsung dinilai memberikan gambaran penting untuk pengawalan isu lintas sektor ke depan.
Melalui audiensi ini, KAMMI Lotim berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha perikanan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Lombok Timur.
Audiensi ini juga menjadi langkah awal untuk memperkuat transparansi, pengawasan, serta tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang lebih bertanggung jawab ke depan. (pj)