Banjir di Sumatra bukan sekedar bencana alam. Ada hal yang mendasar: pengingat keras bahwa negeri ini sedang berjalan dengan mata tertutup ke arah jurang yang sama. Setiap tahun, kita menyaksikan drama yang identiknya memuakkan: air naik, warga panik, pejabat datang, kamera menyorot, dan janji-janji dilempar seperti hujan yang tak pernah berhenti.
Banjir Sumatra bukan karena fenomena alam. Kehadirannya seperti amarah besar yang selama ini ditahan hutan, gunung, dan tanah yang kita paksa diam selama puluhan tahun. Dan ketika benteng terakhir itu runtuh, yang keluar bukan sekadar air, tapi air yang kelalaian orang-orang rakus yang mengalir deras.
Mari berhenti memandang bencana ini sebagai musibah acak. Tidak ada yang acak dari: hutan yang digunduli, sungai yang disumbat, bukit yang diratakan, dan izin-izin yang mengalir jauh lebih deras daripada air yang membanjiri rumah warga.
Air bah Sumatra adalah catatan utang.
Dan utang kerakusan dan nafsu manusia yang terhanyutkan.
Kita memaksa hutan menahan air tanpa akar,
memaksa sungai mengalir tanpa ruang, memaksa tanah menampung air tanpa kemampuan.
Saat alam sudah muak dengan kerakusan yang sistematis, cuaca jadi kambing hitam?
Setiap banjir, respons yang kita lihat selalu penuh koreografi: Rompi oranye dipakai, payung dibuka, sepatu dilipat, kamera on.
Semuanya begitu rapi dan gesit kecuali penyelesaiannya.
Kita sudah terlalu sering melihat pejabat turun ke lokasi bencana seperti aktor yang baru menghafal naskah. Ada narasi simpati, ada janji normalisasi, ada rencana kerja yang kedengarannya hebat. Namun tahun depan banjir datang lagi seperti cuplikan ulang dari film yang ditayangkan sampai bosan.
Negeri ini tidak kekurangan rencana. Negeri ini hanyaburuh keberanian untuk menindak para perusak hulu yang namanya terlalu besar untuk disentuh.
Rakyat hilir menanggung akibat dari keputusan yang tak pernah mereka buat
Ada ironi pahit yang merayap dalam setiap genangan: mereka yang tenggelam adalah mereka yang menjaga tanahnya,
sementara yang menenggelamkan justru duduk paling tinggi dan paling kering.
Rakyat serba disalahkan. Di anggap kurang bersih, parahnya rakyat dianggap kurang sadar lingkungan.
Padahal, akar permasalahan berada ratusan kilometer di atas mereka, di hulu yang digusur, dibongkar, dan diperniagakan demi target ekonomi yang tidak pernah jatuh ke tangan masyarakat hilir. Rakyat yang tidak bersalah lagi-lagi menjadi korban dan kebobrokan kebijakan yang diambil oleh mereka penguasa.
Banjir Sumatra adalah panggung besar dari kegagalan yang disusun bertahun-tahun dan panggung itu kini kehabisan tirai untuk menutupi siapa pemain utamanya. Ini bukan salah hujan, bukan musim, apalagi takdir.
Kita tidak butuh lagi narasi iba, kita butuh keberanian menunjuk yang salah
Sumatra tidak akan pulih hanya dengan rasa kasihan. Butuh pemimpin yang berani menolak investor perusak,
penegak hukum yang tidak menunduk pada pengusaha,
dan masyarakat yang sadar bahwa bencana ini tidak datang dari langit, bencana ini datang dari meja-meja perundingan yang membahas angka, bukan pelestarian alam di masa depan.
Yang terjadi saat ini adalah kombinasi: kebijakan yang buruk, pengawasan yang malas, dan kerakusan yang dilegalkan.
Alam hanya memberikan pengingat kepada manusia yang menghancurkan dengan keji. Jika negeri ini masih ingin melihat keindahan alam Sumatra dan tidak ingin tenggelam,
maka kita harus berhenti memperlakukan lingkungan sebagai panggung ekonomi.
Karena ketika alam hanya diperlakukan sebagai properti, maka satu-satunya hal yang akan kita hasilkan adalah tragedi yang diulang setiap tahun, air sebagai aktor, dan kita sebagai penontonnya.
Oleh: Pujangga (Aktivis Teater NTB)