Jakarta, DizOne News — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan desa yang tidak memiliki sekolah tetap dapat memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini ditujukan untuk memastikan program pemenuhan gizi tetap menjangkau kelompok rentan di wilayah terpencil.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskanpendirian SPPG tidak hanya bergantung pada keberadaan sekolah di suatu wilayah. Selama terdapat sasaran penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, fasilitas tersebut tetap bisa dibangun.
“Berapapun jumlah sasaran yang tinggal di desa tersebut, baik ada sekolah atau tidak ada sekolah. Selama ada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, kita bisa dirikan satu SPPG,” ujar Dadan.
BGN mencatat, hingga saat ini Jawa Tengah baru memiliki lima SPPG di wilayah terpencil dari total 974 unit yang telah terealisasi secara nasional. Unit tersebut tersebar di dua daerah, yakni dua SPPG di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak yang melayani sekitar 650 penerima manfaat, serta tiga unit di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara dengan 1.582 penerima.
Menurut BGN, keterbatasan akses wilayah dan minimnya data menjadi tantangan utama dalam memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan pendataan ulang agar intervensi gizi dapat tepat sasaran.
Selain faktor geografis, BGN juga menghadapi persoalan validasi data penerima manfaat, terutama anak balita yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kondisi ini kerap terjadi pada anak yang lahir dari pernikahan dini atau nikah siri.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 8.617 SPPG di wilayah terpencil. Namun hingga kini realisasinya baru mencapai 974 unit atau sekitar 11 persen dari target yang ditetapkan.
Program SPPG menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang tinggal jauh dari akses layanan pangan dan kesehatan.(pj)