Jakarta, DizOne News – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025.
Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh para menteri kabinet, keluarga penerima gelar, dan perwakilan daerah pengusul. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghargaan tertinggi negara bagi mereka yang telah berjuang tanpa pamrih demi kemerdekaan, kemanusiaan, dan keutuhan Republik Indonesia.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kita tidak boleh melupakan siapa pun yang telah berjuang untuk negeri ini,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Istana Negara.
Daftar Lengkap 10 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2025
- Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Presiden ke-4 RI, tokoh pluralisme dan demokrasi.
- Soeharto – Presiden ke-2 RI, dinilai berjasa dalam pembangunan dan stabilitas nasional.
- Marsinah – Aktivis buruh yang memperjuangkan keadilan bagi kaum pekerja.
- Mochtar Kusumaatmadja – Tokoh hukum dan mantan Menteri Luar Negeri RI.
- Rahmah El Yunusiyah – Pionir pendidikan perempuan dari Sumatera Barat.
- Sarwo Edhie Wibowo – Tokoh militer dan pendidik kebangsaan.
- Sultan Muhammad Salahuddin – Sultan Bima ke-14, tokoh pejuang kemerdekaan dari Nusa Tenggara Barat.
- Syaikhona Muhammad Kholil – Ulama kharismatik asal Bangkalan, Madura.
- Tuan Rondahaim Saragih Garingging – Pejuang dari Tanah Batak, Sumatera Utara.
- Zainal Abidin Syah – Sultan Tidore, tokoh integrasi wilayah timur Indonesia.
Penetapan nama Soeharto dan Sultan Muhammad Salahuddin dari Bima dalam daftar pahlawan nasional tahun ini menarik perhatian publik. Sultan Salahuddin dikenal luas di Nusa Tenggara Barat sebagai sosok pemimpin visioner yang menolak kolonialisme Belanda dan memperjuangkan pendidikan serta persatuan umat di Tanah Bima.
Sementara itu, pengangkatan Soeharto menimbulkan beragam reaksi sebagian menilai langkah ini sebagai upaya rekonsiliasi sejarah, sementara sebagian lainnya menyoroti sisi kontroversial masa pemerintahannya. Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses penetapan telah melalui mekanisme yang ada. (rep.yd/dzn).