Jakarta, DizOne News — Pengamat politik dan filsuf publik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terkait wacana pengusulan gelar pahlawan nasional bagi mantan Presiden Soeharto. Melalui kanal YouTube resminya Rocky Gerung Official, ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari orkestrasi politik yang berpotensi memalsukan sejarah Indonesia.
“Ini bukan sekadar penghargaan, tapi ada orkestrasi untuk mengubah sejarah Indonesia. Sejarah tidak boleh diubah hanya dengan jumlah uang di lembaga survei,” tegas Rocky dalam tayangan terbarunya yang ramai diperbincangkan warganet.
Rocky menilai, upaya mendorong Soeharto menjadi pahlawan nasional bukan hanya soal menimbang jasa masa lalu, tetapi juga strategi politik yang mencoba membentuk persepsi baru di tengah publik. Ia menegaskan bahwa sejarah bangsa tidak bisa disesuaikan dengan selera kekuasaan atau kepentingan ekonomi kelompok tertentu.
“Kalau sejarah direvisi berdasarkan kekuatan modal dan survei politik, maka bangsa ini kehilangan kejujuran intelektualnya,” tambahnya.
Rocky yang dikenal vokal mengkritik ketimpangan kekuasaan juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah termakan oleh narasi yang dikemas seolah heroik. Ia menegaskan, penilaian terhadap Soeharto harus tetap dilihat secara utuh termasuk sisi gelap masa Orde Baru yang penuh pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman demokrasi, serta praktik korupsi yang masif.
Sebelumnya, sejumlah pihak mendorong agar Soeharto diberi gelar pahlawan nasional karena dianggap telah membawa stabilitas ekonomi dan pembangunan pada masanya. Namun, kritik keras muncul dari kalangan intelektual, aktivis, dan masyarakat sipil yang menilai bahwa pengusulan tersebut justru mengaburkan luka sejarah bangsa.
Melalui akun media sosial kanal YouTube resminya, Rocky tegas degan pesannya dengan satu peringatan tajam “Kita boleh berbeda pandangan politik, tapi jangan pernah bermain-main dengan sejarah.”
Lebih lanjut, Rocky menyoroti ironi bahwa para aktivis yang dulu berjuang menumbangkan Soeharto justru kini berada di dalam istana dan bahkan terlibat dalam inisiatif wacana ini.
“Dulu mereka menumbangkan Soeharto atas nama reformasi. Sekarang mereka justru jadi aktor di balik upaya menjadikannya pahlawan. Ini bukan nostalgia, ini pengkhianatan terhadap sejarah perjuangan itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Rocky, langkah semacam ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan bisa memutar balik narasi sejarah untuk kepentingan politik sesaat. Ia mengingatkan agar publik tidak mudah dibuai dengan glorifikasi masa lalu tanpa menimbang luka sejarah dan pelanggaran hak asasi yang terjadi selama Orde Baru.
“Kalau sejarah direvisi berdasarkan kekuatan modal dan survei politik, maka bangsa ini kehilangan kejujuran intelektualnya,” tambahnya dengan nada tegas.
Wacana pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional kini terus menuai polemik. Publik terbelah antara yang menilai Soeharto berjasa membangun Indonesia dan yang menolak dengan alasan pelanggaran demokrasi di masa pemerintahannya. (rep.yd/dzn).