Jakarta, DizOne News — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut siap menanggung tanggung jawab penuh atas proyek Kereta Cepat Whoosh menuai tanggapan dari pengamat hukum tata negara, Refly Harun.
Menurut Refly, sikap tanggung jawab Presiden memang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa proyek Kereta Cepat Whoosh dibiayai dari uang rakyat, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Tanggung jawab boleh, tapi jangan lupa itu uang rakyat, bukan uang pribadi. Maka harus ada transparansi dalam setiap kebijakan publik, apalagi yang melibatkan anggaran besar,” ujar Refly dikutip dari kanal akun pribadinya, Kamis (6/11).
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru menegaskan bahwa ia siap menanggung seluruh tanggung jawab terkait utang proyek kereta cepat yang mencapai ratusan triliun rupiah.
“Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. PT KAI dan semuanya jangan khawatir,” kata Prabowo.
Meski demikian, pernyataan tersebut memicu diskusi publik terkait sumber dana proyek dan efektivitas pengelolaannya. Sebab, laporan keuangan 2024 menunjukkan proyek Whoosh mengalami potensi kerugian hingga Rp4,1 triliun, sebagaimana dilaporkan oleh beberapa ekonom yang menilai perencanaan proyek belum sepenuhnya matang.
Refly menegaskan, dalam sistem demokrasi, setiap penggunaan dana publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka
“Presiden boleh mengambil tanggung jawab secara moral dan politik, tapi rakyat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan. Audit independen dan laporan berkala harus dilakukan agar tidak muncul dugaan penyimpangan,” tambahnya.
Proyek Kereta Cepat Whoosh sebelumnya diluncurkan dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi antarwilayah Jawa Barat dan Jakarta. Namun, beban utang besar serta persoalan efisiensi biaya masih menjadi perhatian publik hingga kini. (rep.yd/dzn)