Jakarta, DizOne News — Seruan agar Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan kepemimpinan kembali mencuat, menyusul polemik rencana pembentukan Komite Reformasi Polri yang dinilai sarat tekanan politik dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo perlu mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri, demi menjaga kewibawaan negara serta mengakhiri intervensi politik terhadap institusi kepolisian.
“Ketegasan selalu lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan tegas bukan hanya memberi kepastian publik, tapi juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu,” ujar Haidar kepada DizOne News, Jumat (24/10/2025).
Menurut Haidar, isu Reformasi Polri tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat, melainkan digerakkan oleh kelompok tertentu pasca kerusuhan Agustus 2025. Ia menilai akar kemarahan publik justru berasal dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang memicu emosi massa, sementara Polri dijadikan sasaran kesalahan.
“Seruan Reformasi Polri ini tidak murni bertujuan memperbaiki institusi, tapi lebih kepada strategi politik terencana. Awalnya diarahkan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan ketika gagal, dibungkus dengan narasi reformasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Haidar menilai rencana Komite Reformasi Polri justru berpotensi menjadi pintu masuk intervensi politik terhadap lembaga keamanan negara. Jika tidak segera dibatalkan, situasi tersebut dapat menimbulkan delegitimasi terhadap Polri sebagai salah satu pilar keamanan nasional.
Ia juga menyoroti inkonsistensi komunikasi publik pemerintah terkait rencana pelantikan Komite Reformasi Polri. Dalam waktu singkat, jadwal pelantikan dua kali diumumkan namun batal tanpa penjelasan memadai.
“Setiap kali informasi resmi dibatalkan tanpa alasan jelas, ruang spekulasi semakin terbuka. Publik menjadi bingung dan kepercayaan terhadap pemerintah bisa terkikis,” tegas Haidar.
Haidar menilai, keputusan tegas membatalkan Komite Reformasi Polri akan menjadi bukti nyata kepemimpinan kuat Presiden Prabowo dalam mengelola isu strategis dan memastikan stabilitas pemerintahan di awal masa jabatannya.
“Ketegasan bukan hanya simbol kepemimpinan, tapi juga bentuk kesigapan dalam menjaga arah pemerintahan agar tetap efisien dan solid,” pungkasnya. (rep.yd/dzn)