Jakarta, DizOne News — Polemik mencuat setelah terungkap bahwa dana reses bagi anggota DPR RI periode 2024–2029 mencapai Rp702 juta per orang untuk setiap masa reses. Kenaikan signifikan ini memicu gelombang kritik dari kalangan masyarakat sipil, terutama dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
Peneliti Formappi, Lucius Karus, menyebut angka tersebut sangat mengejutkan dan mencerminkan lemahnya transparansi di tubuh parlemen.
“Mengejutkan karena jumlah tunjangan sebesar itu baru ketahuan sekarang. Bayangkan, dari Rp400 juta di periode lalu, sekarang naik ke Rp702 juta per anggota, per reses,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Nowdots.
Lucius juga menyoroti minimnya laporan pertanggungjawaban publik terkait pelaksanaan kegiatan reses. Menurutnya, tidak sedikit anggota dewan yang tidak membuka secara jelas penggunaan dana tersebut kepada masyarakat, sehingga menimbulkan dugaan adanya potensi penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.
“Situasi ini membuat publik merasa negara seperti dirampok berjamaah melalui mekanisme yang seolah sah,” tambahnya.
Menanggapi kritik itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa dana sebesar Rp702 juta bukan merupakan bentuk kenaikan, melainkan penyesuaian kebijakan baru. Menurut Dasco, penyesuaian dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR, bukan atas usulan langsung dari anggota dewan.
“Dana tersebut disesuaikan dengan bertambahnya jumlah titik kunjungan dan kenaikan harga barang serta jasa. Selain itu, kegiatan reses dilakukan hanya sekitar empat sampai lima kali dalam setahun, bukan setiap bulan seperti yang diasumsikan sebagian pihak,” jelas Dasco.
Kendati demikian, publik tetap mendesak agar DPR membuka rincian penggunaan dana reses secara transparan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat yang diwakilinya. (rep.yd/dzn)