Mataram, DizOne News — Pernyataan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, kembali menyeruak dan memantik amarah publik setelah ia menyebut bahwa jalan rusak di Pulau Sumbawa “dibiarin saja” karena wilayah tersebut dianggap sepi dan jarang dilalui. Ucapan itu bukan hanya menampar martabat masyarakat Sumbawa, tetapi juga mencoreng kewibawaan pemerintah daerah yang tengah berupaya membangun kepercayaan publik.
“Memang jalannya di Sumbawa itu panjang sekali. Kalau di Lombok itu panjangnya 500 kilometer, di Sumbawa itu 900 kilometer. Tapi juga gada yang lewat, makanya kadang-kadang kalau rusak ya kita biarin,” demikian pernyataan Sadimin yang kini menjadi sumber kegaduhan politik di NTB.
Pernyataan itu dinilai mengandung cara pandang diskriminatif, arogansi kekuasaan, dan mengindikasikan kegagalan memahami prinsip dasar pelayanan publik: bahwa infrastruktur dibangun untuk rakyat, bukan untuk ramai atau sepi.
Pernyataan Sadimin mendapat sorotan serius dari Ketua Garda Satu NTB, Abdul Hakim, yang akrab disapa Bang Akim. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan Kadis PUPR tersebut telah melukai perasaan masyarakat Sumbawa dan mengungkap mentalitas pejabat yang abai terhadap amanah pembangunan.
“Ucapan itu bukan hanya tidak pantas, tapi berbahaya. Itu menggambarkan pejabat merasa boleh mengabaikan daerah yang sepi. Ini penghinaan, bukan sekadar salah ucap,” tegas Akim.
Bang Akim bahkan menantang balik narasi Sadimin yang menyebut Sumbawa sepi.
“Yang sepi itu bukan Sumbawa. Yang sepi itu komitmen sebagian pejabat yang malas bekerja dan malas turun ke lapangan. Infrastruktur rusak adalah kewajiban negara, bukan pilihan.”
Garda Satu menilai bahwa pernyataan Sadimin adalah bukti nyata ketidakadilan pembangunan dan bias kebijakan yang tidak boleh dibiarkan, terlebih di tengah kebutuhan NTB akan pemerataan infrastruktur.
Tekanan publik terus meningkat. Garda Satu NTB resmi mendesak Gubernur NTB untuk mencopot Sadimin dari jabatannya sebagai Kadis PUPR sebagai bentuk ketegasan dan komitmen terhadap pemerintahan yang berkeadilan.
“Kalau Gubernur tidak bertindak, publik wajar curiga pemerintah membiarkan sikap diskriminatif bersemayam dalam birokrasi. Kami siap turun ke jalan bila tidak ada langkah tegas,” ujar Abdul Hakim.
Menurutnya, persoalan ini bukan lagi sekadar soal kinerja teknis, tetapi telah memasuki ranah etika publik yang tidak boleh ditoleransi. Pejabat yang merendahkan masyarakat, apalagi satu wilayah besar seperti Sumbawa, tidak layak dipertahankan.Polemik ini menjadi ujian penting bagi Gubernur NTB. Publik menanti apakah pemerintah akan bergerak cepat dan tegas, atau justru membiarkan kontroversi ini membesar dan merusak citra pemerintahan daerah.
Ia menutup pernyataan dengan pesan keras: “NTB butuh pemimpin yang melindungi rakyatnya. Jika pemerintah diam ketika masyarakat dihina, maka rakyat akan berdiri mengambil sikap.” (rep.yd//dzn).