Mataram, DizOne News — Suasana di depan Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang (24/10) tampak ramai dan tegang. Tim DizOne News yang berada langsung di lokasi melaporkan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (AMM NTB) melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa berbagai poster bertuliskan “Bersihkan PPP dari Dana Siluman” dan “Tegakkan Integritas Partai Hijau.”
Dalam aksinya, massa menuntut Drs. H. Muzihir, selaku Ketua DPW PPP NTB, agar memecat dua kader partai Marga Harun dan Ruhaiman yang diduga kuat terlibat dalam penyimpangan dana publik atau yang disebut massa sebagai “dana siluman.”
Koordinator lapangan aksi, Maulana, dalam orasinya menyampaikan bahwa kedua kader PPP tersebut telah terindikasi kuat terlibat dalam kasus pokok pikiran (Pokir) dan bahkan telah mengembalikan sejumlah uang dugaan hasil korupsi atau gratifikasi ke Kejaksaan Tinggi NTB (Kejati NTB).
“Kami mendesak DPW PPP NTB segera memproses dan mengeluarkan rekomendasi pemecatan secara tidak hormat terhadap Marga Harun dan Ruhaiman. Mereka sudah terbukti kuat terlibat dalam kasus dana silumandan sudah mengembalikan uang hasil dugaan korupsi atau gratifikasi. Unsur mens rea dan actus reus-nya jelas terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas Bagas, perwakilan AMM NTB, dalam orasinya yang diamini massa.
Aksi tersebut sempat menarik perhatian pengguna jalan di kawasan Jln Majapahit, Mataram. Berdasarkan pantauan DizOne News, sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif.
Selain menuntut pemecatan, mahasiswa juga mendesak agar PPP segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Marga Harun dan Ruhaiman yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD dari Fraksi PPP.
Dalam pernyataan sikap resminya, AMM NTB menyampaikan empat tuntutan utama, yakni:
- Mendesak DPW PPP NTB untuk segera memproses dan mengeluarkan rekomendasi pemecatan tetap terhadap Marga Harun yang terbukti kuat terlibat dalam kasus Pokir dan telah mengembalikan uang hasil dugaan korupsi.
- Menuntut pelaksanaan PAW bagi Marga Harun sebagai anggota DPRD Fraksi PPP karena telah terindikasi kuat menerima dan mengembalikan uang “siluman” ke Kejati NTB.
- Mendesak Ketua DPW PPP NTB untuk segera melakukan audit internal menyeluruh terhadap seluruh kader partai yang menjabat di lembaga legislatif, termasuk Marga Harun dan Ruhaiman, atas dugaan penyalahgunaan dana publik.
- Menuntut pemberian sanksi tegas kepada Marga Harun dan Ruhaiman karena diduga melanggar hukum serta etika publik melalui keterlibatan dalam pengelolaan dana siluman.
Menanggapi aksi dan tuntutan tersebut, Ketua DPW PPP NTB, Drs. H. Muzihir, keluar menemui massa dan memberikan keterangan langsung di depan kantor partai. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak sesuai mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam AD/ART Partai.
“PPP menjunjung tinggi prinsip integritas, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan kader akan diproses secara objektif dan transparan. Kami menghargai aspirasi yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa. DPW PPP NTB berkomitmen menegakkan integritas dan transparansi di tubuh partai, karena itu kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kader yang disebut dalam tuntutan,” ujar Muzihir.
Lebih lanjut, Muzihir menegaskan bahwa PPP tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun etika publik. Ia memastikan proses klarifikasi dan investigasi internal akan dilakukan secara objektif dan sesuai mekanisme organisasi.
“Terkait nama-nama yang disebut, termasuk Marga Harun dan Ruhaiman, akan kami panggil untuk dimintai klarifikasi. Jika dari hasil evaluasi dan pemeriksaan terbukti ada pelanggaran, kami tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai aturan partai,” tegas Muzihir disambut tepuk tangan massa aksi.
Aksi yang berlangsung damai tersebut ditutup dengan penyerahan surat tuntutan resmi kepada Ketua DPW PPP NTB, Drs. H. Muzihir menandatangani sejumlah poin tuntutan sebagai bentuk komitmen partai terhadap transparansi dan integritas.
“Kami tidak akan diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga Ketua DPW PPP NTB mengambil langkah tegas dan transparan terkait permasalahan ini,” ujar salah satu orator sebelum massa aksi membubarkan diri secara tertib. (rep.yd/dzn)