Sumbawa Besar, DizOne News — Rencana ekspansi tambang tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Blok Elang–Rinti memicu penolakan dari masyarakat Sumbawa Besar. Mereka menilai skema pengelolaan tambang itu berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi antarwilayah di Pulau Sumbawa.
Ketua Garda Satu NTB Abdul Hakim mengatakan penolakan muncul setelah diketahui seluruh kegiatan operasi produksi akan dipusatkan di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara itu, Blok Elang–Rinti yang berada di wilayah Sumbawa Besar hanya dijadikan lokasi pengambilan material mentah.
“Nilai tambah ekonomi dibawa keluar daerah. Sumbawa Besar hanya menjadi wilayah pengambilan ore,” kata Abdul Hakim, (23/1).
Menurut dia, masyarakat pada awalnya menyambut positif rencana pengembangan Blok Elang–Rinti. Namun skema produksi yang dinilai tidak memberi manfaat langsung bagi daerah penghasil membuat sikap warga berubah. Garda Satu NTB menilai model tersebut tidak adil dan berpotensi memicu konflik sosial.
Abdul Hakim membandingkan dampak industri tambang di Kabupaten Sumbawa Barat yang telah berlangsung hampir tiga dekade. Aktivitas pertambangan, kata dia, mendorong penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan usaha mikro, jasa transportasi, hingga sektor logistik. Dampak itu kini diperkuat dengan pembangunan fasilitas smelter.
“Sumber daya baru ada di Sumbawa Besar, tapi manfaat ekonominya dinikmati daerah lain,” ujarnya.
Ia juga menolak rencana pengangkutan ore ke Batu Hijau menggunakan conveyor belt. Menurut Abdul Hakim, skema tersebut mempertegas ketimpangan pembangunan antarwilayah. “Conveyor hanya bisa diterima untuk kepentingan internal Sumbawa Besar,” katanya.
Garda Satu NTB bersama masyarakat Sumbawa Besar menyampaikan dua tuntutan kepada PT AMNT. Pertama, penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi di Blok Elang–Rinti. Kedua, larangan operasi produksi sebelum ada kesepakatan resmi dan jaminan tertulis bahwa proses pengolahan dilakukan di Kabupaten Sumbawa Besar.
Mereka juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat turun tangan untuk mencegah potensi konflik sosial akibat kebijakan pertambangan yang dinilai tidak berkeadilan. Abdul Hakim menyebut masyarakat siap melakukan aksi jika tuntutan tersebut diabaikan. “Kami tidak menolak investasi. Kami menolak ketidakadilan,” katanya.(dn)