Mataram, DizOne News — Gelombang duka menyelimuti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah bencana besar melanda kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir. Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menyampaikan rasa belasungkawa sekaligus solidaritas mendalam atas tragedi yang menelan ratusan korban jiwa itu.
Data BNPB per 30 November 2025 mencatat setidaknya 303 warga meninggal dunia, ratusan lainnya masih dinyatakan hilang, dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Banjir bandang, longsor, dan hujan ekstrem tak hanya menyebabkan banyak luka-luka, tetapi juga melumpuhkan aktivitas masyarakat di berbagai wilayah terdampak.
Kerusakan infrastruktur di tiga provinsi tersebut tergolong parah. Akses jalan utama terputus, jembatan runtuh, ratusan rumah hanyut, dan sejumlah layanan kesehatan berhenti beroperasi optimal. Pemadaman listrik terjadi secara meluas, termasuk robohnya menara transmisi di Aceh, yang membuat komunikasi dan internet di beberapa kawasan nyaris lumpuh. Di tengah kekacauan itu, sejumlah titik bahkan dilaporkan mengalami penjarahan akibat keterlambatan distribusi bantuan.
Melihat kondisi yang semakin memburuk, Ketua Dalam Negeri EN-LMND, Redho Balau, menegaskan bahwa pemerintah pusat harus segera menetapkan status Bencana Nasional. Menurutnya, skala bencana yang lintas provinsi dan tingkat kerusakan yang sangat luas sudah tidak mungkin ditangani secara efektif oleh pemerintah daerah.
Redho menyebut bahwa APBD Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak memiliki kapasitas anggaran untuk menanggulangi bencana berskala besar di tengah kebijakan efisiensi belanja daerah. Penetapan status Bencana Nasional dinilai menjadi langkah logis agar negara bisa mengerahkan seluruh sumber daya: BNPB, TNI, Polri, logistik nasional, helikopter, kapal, alat berat, hingga penggunaan langsung APBN untuk operasi penyelamatan dan penanganan.
“Negara tidak boleh lambat. Banyak wilayah masih terisolasi, korban belum ditemukan, dan bantuan belum menjangkau semua titik. Penanganan ini tidak bisa lagi diserahkan ke daerah yang kapasitasnya terbatas,” tegas Redho pada DizOne News.
Ia juga menyebut bahwa bencana kali ini bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem, tetapi akumulasi kerusakan ekologis yang sudah berlangsung lama. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan lemahnya kontrol negara terhadap konsesi di hulu DAS disebut memperburuk kondisi di lapangan. Menurutnya, model pembangunan yang mengabaikan keselamatan lingkungan akhirnya menempatkan rakyat sebagai pihak yang paling menderita.
“Ini bukan sekadar bencana alam. Negara gagal menjaga ruang hidup rakyat. Konsesi yang tidak dikontrol, alih fungsi lahan, dan perusakan hulu sungai memperparah bencana. Rakyat yang membayar harganya,” ujarnya.
EN-LMND melalui pernyataan resminya menuntut empat langkah utama yang harus segera diambil negara:
- Penetapan status Bencana Nasional tanpa penundaan.
- Mobilisasi penuh sumber daya negara serta penggunaan APBN untuk penyelamatan, evakuasi, logistik, pemulihan infrastruktur, dan relokasi warga.
- Pengamanan distribusi bantuan agar tidak terjadi penjarahan dan kekacauan akibat hambatan logistik.
- Evaluasi total kebijakan kehutanan, perizinan, dan tata ruang di wilayah yang rawan bencana.
Melalui seruan ini, EN-LMND menegaskan bahwa apa yang terjadi di Sumatera harus menjadi alarm keras bagi negara. Solidaritas warga tetap kuat, tetapi negara wajib hadir secara penuh, cepat, dan bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan rakyat di atas segalanya. (rep.yd/dzn)