Mataram, DizOne News — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemerhati Hukum Nusa Tenggara Barat (DPD IMPERIUM NTB) mengecam keras pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, yang dalam closing statement di acara Kamisan menyebut bahwa “jalan lintas sepi dan tidak ada yang melewati”.
Menurut IMPERIUM NTB, ucapan tersebut tidak hanya keliru secara fakta, tetapi juga merendahkan eksistensi masyarakat Pulau Sumbawa.
Dalam rilis resminya, IMPERIUM menilai narasi tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat Sumbawa. Jalan lintas Pulau Sumbawa selama ini menjadi jalur strategis distribusi hasil pertanian, perikanan, logistik, aktivitas perdagangan antarwilayah, hingga akses pendidikan dan kesehatan.
“Pernyataan itu menunjukkan betapa jauhnya pejabat publik dari denyut kehidupan rakyat,” tegas DPD IMPERIUM NTB.
Ketua DPD IMPERIUM NTB, Muhammad Ramadhan, menyebut bahwa pernyataan Sadimin bukan sekadar salah ucap, tetapi mencerminkan cara pandang elitis, sentralistis, dan sarat bias pembangunan. Menurutnya, ketika seorang pejabat strategis menafikan keberadaan satu pulau, maka persoalan sebenarnya terletak pada pola pikir dan keberpihakan pejabat tersebut terhadap rakyat.
IMPERIUM menilai pernyataan itu memperkuat ketimpangan pembangunan di NTB, di mana Pulau Sumbawa sering diposisikan sebagai wilayah pelengkap, bukan subjek utama pembangunan. Cara pandang seperti ini dianggap berbahaya karena dapat menjadi pembenaran bagi pembiaran kerusakan infrastruktur dan ketidakadilan distribusi anggaran.
Lebih jauh, DPD IMPERIUM NTB menilai pernyataan Sadimin mengandung nuansa rasis struktural karena memproduksi stigma seolah Pulau Sumbawa adalah wilayah yang “tidak hidup” dan “tidak dilalui”. Hal ini dinilai melukai martabat dan harga diri masyarakat Sumbawa sebagai bagian integral dari NTB.
Dengan berbagai pertimbangan itu, DPD IMPERIUM NTB menilai Sadimin sudah tidak layak dipertahankan sebagai Kepala Dinas PUPR NTB. Pernyataannya dianggap menunjukkan kegagalan memahami fungsi strategis infrastruktur sebagai alat keadilan sosial, serta absennya perspektif kerakyatan dalam kebijakan publik.
“Seorang pejabat yang memandang daerahnya sendiri sebagai wilayah yang ‘sepi dan tidak penting’ adalah potret kegagalan kepemimpinan,” tegas IMPERIUM.
IMPERIUM menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pulau Sumbawa adalah ruang hidup jutaan rakyat yang berhak atas infrastruktur layak, keadilan anggaran, dan penghormatan atas martabat wilayahnya. Setiap pernyataan pejabat publik yang merendahkan eksistensi masyarakat disebut sebagai bentuk kekerasan simbolik yang tidak boleh dinormalisasi.
Mereka menegaskan bahwa pencopotan Sadimin bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi langkah etik dan politik untuk menjaga arah pembangunan NTB agar tetap berkeadilan. (rep.yd/dzn).