Jakarta, DizOne News – Pemerintah mengakui masih ada sekitar 3,5 juta anak di Indonesia yang belum mengakses pendidikan formal. Di saat yang sama, kerusakan fasilitas sekolah dasar disebut mencapai 60 persen. Situasi itu mengemuka dalam diskusi publik “Refleksi Hardiknas 2026: Ke Mana Arah Pendidikan Bangsa?” yang digelar PP KAMMI bersama DIGDAYA Indonesia di Tebet, Kamis, 7 Mei 2026.
Forum itu mempertemukan unsur pemerintah, peneliti, dan organisasi kepemudaan untuk membahas arah kebijakan pendidikan nasional. Hadir sebagai pembicara antara lain Analis Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen RI Nur Berlian V. Ali, Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Agung Pardini, Sekretaris Jenderal PP KAMMI Nazmul Watan, serta Kepala Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Arsandi.
Nur Berlian menyebut faktor ekonomi dan tuntutan bekerja masih menjadi penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan. Pemerintah, kata dia, tengah mendorong penguatan akses pendidikan sekaligus percepatan perbaikan infrastruktur sekolah.
“Perlu dilakukan percepatan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak, khususnya pada jenjang SD yang tingkat kerusakannya mencapai sekitar 60 persen,” kata Nur Berlian.
Ia mengklaim kerusakan ringan seharusnya dapat segera ditangani menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebelum berkembang menjadi kerusakan berat. Menurut dia, Kemendikdasmen kini menjalankan program revitalisasi sekolah yang menyasar 10.440 satuan pendidikan, terdiri atas 78 persen sekolah negeri dan 22 persen sekolah swasta.
Dari total sasaran itu, pemerintah memprioritaskan revitalisasi 4.053 sekolah dasar dengan anggaran mencapai Rp4,89 triliun. Program tersebut disebut sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pendidikan nasional agar lingkungan belajar lebih aman dan mendukung proses pembelajaran.
Di sisi lain, Peneliti IDEAS Agung Pardini menilai persoalan pendidikan nasional tidak berhenti pada akses dan infrastruktur. Ia menyebut dunia pendidikan Indonesia masih menghadapi learning loss, ketimpangan kualitas antarwilayah, hingga ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
Agung merujuk Human Capital Index World Bank 2020 yang mencatat rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia mencapai 12,4 tahun. Namun, kemampuan kognitif efektif yang dihasilkan hanya setara 7,8 tahun pembelajaran.
“Artinya terdapat sekitar 4,6 tahun waktu belajar yang belum sepenuhnya optimal,” ujar Agung.
Menurut dia, lamanya masa sekolah belum otomatis berbanding lurus dengan kualitas pembelajaran. Pendidikan, kata Agung, seharusnya tidak hanya mengejar angka partisipasi sekolah, tetapi juga memastikan kemampuan berpikir, literasi, dan kompetensi peserta didik berkembang secara efektif.
Diskusi itu juga menyoroti perlunya penguatan keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Kesenjangan kompetensi lulusan dinilai menjadi salah satu persoalan yang terus berulang dalam dunia ketenagakerjaan nasional.
PP KAMMI dan DIGDAYA Indonesia menyebut forum tersebut sebagai upaya mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kebijakan pendidikan nasional. Namun, di tengah jutaan anak yang belum sekolah dan rendahnya efektivitas pembelajaran, arah perbaikan pendidikan nasional masih menyisakan pekerjaan panjang.(dn)